TERITORIAL.COM, JAKARTA – Upaya menghadirkan Papua yang aman, sehat, resik, dan indah (ASRI) terus digencarkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pengelola fasilitas publik, serta komunitas peduli lingkungan. Isu lingkungan di Papua tidak lagi dipandang sebatas perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup persoalan mendesak seperti pengelolaan sampah yang kian kompleks.
Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi berdampak langsung pada volume limbah harian. Tanpa sistem pengelolaan yang kuat dan perubahan perilaku masyarakat, persoalan sampah berisiko menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang serius.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yaconias Maintindom, menyampaikan bahwa produksi sampah di Papua menunjukkan tren peningkatan dan membutuhkan strategi terpadu. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,07 juta jiwa di sembilan kabupaten/kota pada 2025, serta asumsi produksi 0,4 kilogram per orang per hari, total timbunan sampah diperkirakan mencapai 477 ton setiap hari. Angka ini menuntut penanganan serius dan terkoordinasi.
Peta Jalan dan Tantangan Anggaran
Sebagai langkah strategis, pemerintah provinsi tengah menyusun peta jalan pengelolaan sampah yang akan memuat data akurat dari seluruh kabupaten/kota, mulai dari volume timbunan hingga mekanisme pengurangan, pengangkutan, pengolahan, dan pengawasan. “Dokumen ini akan memuat data timbunan sampah dari seluruh kabupaten/kota, strategi pengurangan, pengangkutan, pengolahan, hingga pengawasan. Untuk itu setiap kabupaten dan kota harus menghitung dengan benar berapa jumlah sampah yang mereka kelola. Dari data tersebut bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” kata Maintindom.
Meski sektor lingkungan kerap menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda aksi. Perubahan dapat dimulai dari skala rumah tangga melalui pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pemisahan antara limbah organik dan nonorganik akan mempermudah proses pengolahan serta membuka peluang nilai ekonomi, seperti pupuk kompos, pakan ternak, hingga daur ulang plastik.
Kesadaran di tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan kampung dinilai menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah juga mendorong agar dana kampung tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi turut dialokasikan untuk program edukasi dan penguatan kapasitas lingkungan.
Momentum HPSN dan Gerakan Kolektif
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengingatkan bahwa peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 pada 21 Februari menjadi momentum refleksi bersama. Sejumlah inisiatif digulirkan, seperti kerja bakti rutin setiap Jumat di kantor pemerintahan yang diperluas ke sekolah, pasar, rumah ibadah, kampung, hingga pesisir. Kegiatan meliputi pembersihan drainase, sungai, serta penanaman pohon peneduh dan tanaman produktif.
Sosialisasi prinsip reduce, reuse, recycle (3R) masih terus diperkuat agar praktik pemilahan sampah menjadi kebiasaan masyarakat.
Peran Komunitas dan Fasilitas Publik
Ketua Komunitas Guardian Hollo Sentani, Boy Kallem, menilai kolaborasi lintas sektor harus konsisten dijaga. Ia menegaskan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. “Mari mulai dari hal kecil di rumah. Jika hal ini dijalankan secara konsisten, maka dampaknya akan besar bagi lingkungan dan generasi mendatang,” katanya.
Di sisi lain, pengelola Bandara Internasional Sentani juga menerapkan pengelolaan limbah terstruktur. Volume sampah di bandara mencapai sekitar 3 ton per hari, dengan 40 persen berupa limbah organik. Sampah dipilah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir, sementara yang masih bernilai guna didaur ulang melalui kerja sama dengan UMKM dan bank sampah. Fasilitas tersebut juga memanfaatkan sistem skylight untuk mengurangi konsumsi listrik di siang hari.
Melalui gerakan kolektif dan konsistensi kebijakan, cita-cita mewujudkan Indonesia ASRI di Bumi Cenderawasih diharapkan semakin nyata.
