Langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk. Masyarakat pengguna mobil pribadi diharapkan dapat memperhatikan aturan ini agar tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Sistem ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian arus kendaraan agar mobilitas di ibu kota tetap berjalan lebih tertata.
Jadwal Pemberlakuan dan Dasar Hukum
Pembatasan kendaraan ini hanya berlaku pada dua rentang waktu tertentu setiap harinya. Pada pagi hari, aturan aktif mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Sementara pada sore hingga malam hari diberlakukan kembali mulai pukul 16.00 sampai 21.00 WIB, yaitu saat volume kendaraan meningkat signifikan.
Pelaksanaan kebijakan ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 mengenai pengaturan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Selain itu, dasar hukum nasional juga memperkuat penerapan aturan ini. Pengendara yang melanggar dapat dikenai denda hingga Rp500.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Daftar Lokasi Penerapan Ganjil Genap
Sejumlah titik di Jakarta menjadi area yang masuk dalam pengawasan sistem ini, terutama di sekitar akses tol dan jalur strategis kota. Di wilayah barat, titik yang terdampak meliputi jalur Anggrek Neli Murni menuju Tol Jakarta–Tangerang, area Slipi, Palmerah, Tanah Abang, Tomang, Grogol, hingga Kemanggisan serta Pejompongan.
Untuk kawasan selatan, aturan berlaku di jalur Kuningan, Mampang, Senayan, Tebet, dan Pancoran, termasuk berbagai akses off ramp dan gerbang tol di kawasan tersebut. Sementara di bagian timur Jakarta, pengawasan mencakup Cawang, Halim, Kalimalang, serta jalur menuju Bekasi seperti Bekasi Timur, Bekasi Barat, hingga Jatinegara.
Adapun wilayah utara dan timur laut mencakup Rawamangun, Pulomas, Cempaka Putih, Senen, dan Pulogadung. Seluruh titik tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung utama yang sering mengalami kepadatan tinggi, sehingga menjadi fokus penerapan kebijakan ini.
