SANUR, BALI, TERITORIAL.COM – Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny JA, menerima penghargaan AMA Appreciation Award 2026 sebagai pemimpin korporasi yang berdampak dalam ajang AMA Indonesia Conference 2026 di Sanur, Bali, Jumat (2/10).
Penghargaan yang diusung oleh Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) tersebut diberikan atas kontribusi Denny JA dalam memperluas wawasan strategis PHE, mendorong keputusan profesional yang bertanggung jawab, serta memperkuat ekosistem pembelajaran dan kepemimpinan di lingkungan perusahaan.
Dalam pidato penerimaannya yang mengusung tema “From Management to Wealth Creation”, Denny JA menekankan bahwa kepemimpinan korporasi di era modern harus mampu melampaui manajemen konvensional dengan menciptakan nilai-nilai baru (wealth creation).
”Penciptaan kekayaan atau wealth creation bukan sekadar menghasilkan uang lebih banyak atau memperbesar ukuran perusahaan. Hal itu dimulai ketika seorang pemimpin melihat kebutuhan yang belum terjawab, lalu mengubahnya menjadi nilai baru melalui teknologi, keberanian, dan imajinasi,” kata Denny JA.
Ia mencontohkan terobosan bisnis SpaceX dan Starlink yang digagas Elon Musk. Menurutnya, inovasi roket yang dapat digunakan kembali (reusable rocket) telah mengubah paradigma industri antariksa dan menekan biaya peluncuran secara drastis, sekaligus membuka potensi ekonomi baru yang sebelumnya mustahil wujud.
Dua Pilar Strategis PHE
Berangkat dari prinsip penciptaan nilai tersebut, Denny JA mengungkapkan langkah strategis yang dibawanya saat memimpin PHE untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui dua pilar utama, yakni peningkatan produksi dan penguatan institusi.
Di sektor produksi, PHE mencanangkan aspirasi target 1M29, yaitu pencapaian produksi satu juta barel minyak per hari pada tahun 2029. Target ini ditempuh melalui optimalisasi lapangan eksisting, eksplorasi teknologi baru, hingga strategi PHE Goes Global lewat merger dan akuisisi selektif di luar negeri.
”Jika kebutuhan energi bangsa melampaui kemampuan sumber daya domestik, korporasi harus mempunyai keberanian, kapasitas, dan visi untuk mencari peluang ke tingkat global,” ujarnya.
Perlindungan Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule)
Di sisi penguatan institusi, Denny JA menyoroti tantangan ketakutan pengambilan keputusan dalam industri hulu migas akibat risiko kriminalisasi atas kerugian bisnis. Menurutnya, risiko kegagalan merupakan bagian inheren dari aktivitas eksplorasi migas.
Ia menegaskan pentingnya penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) secara utuh untuk membedakan secara tegas antara kerugian akibat tindak pidana korupsi dan kerugian akibat risiko bisnis yang sah (pure business risk).
”Korupsi harus ditindak tegas. Namun, keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta melalui tata kelola yang benar perlu memperoleh perlindungan hukum,” tegas Denny.
Sebagai langkah konkret, PHE bekerja sama dengan lembaga akademis mendorong inisiatif pengusulan Undang-Undang pembentukan Dewan Business Judgment Rule serupa dengan konsep Dewan Pers guna memberikan kepastian hukum bagi para pengambil keputusan di BUMN maupun korporasi nasional.
”Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang bersih, tetapi juga pemimpin yang berani mengambil keputusan besar secara bersih. Integrasi antara integritas dan keberanian adalah kunci agar korporasi dapat terus melakukan lompatan inovasi,” tutur Denny JA.
