JAKARTA, Teritorial.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menentukan kebijakan ganjil genap Gajah Mada hingga kawasan Kota Tua setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap penerapannya. Kebijakan tersebut saat ini masih dikaji dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Pramono mengatakan evaluasi tidak hanya mencakup Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Ruas jalan hingga kawasan Kota Tua juga masuk dalam pembahasan karena terdampak aktivitas pembangunan MRT Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026). Ia mengatakan keputusan mengenai penerapan ganjil genap Gajah Mada akan segera diambil setelah mempertimbangkan perkembangan pembangunan MRT.
Ganjil Genap Gajah Mada Masih Dikaji
Pramono menjelaskan Pemprov DKI perlu melihat kembali apakah penerapan ganjil genap masih diperlukan setelah kondisi jalan berubah akibat pembangunan MRT.
Menurut dia, pekerjaan MRT di permukaan ditargetkan dapat terselesaikan pada 2027. Setelah perkembangan proyek tersebut lebih jelas, Pemprov DKI akan menentukan apakah pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor masih relevan diterapkan.
“Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan,” kata Pramono.
Ia kemudian menegaskan keputusan mengenai kebijakan tersebut akan diambil setelah kajian selesai. Dengan demikian, aturan ganjil genap Gajah Mada belum dipastikan dihentikan maupun diperpanjang pada ruas tersebut.
Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas setelah pekerjaan konstruksi MRT selesai. Perubahan pola pergerakan kendaraan dapat menjadi salah satu faktor dalam menentukan kebijakan transportasi berikutnya.
Dampak ke Aktivitas Ekonomi Jadi Pertimbangan
Evaluasi terhadap kebijakan ganjil genap sebelumnya telah disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin. Ia mengatakan aturan yang telah berjalan sekitar satu dekade perlu dievaluasi untuk melihat kembali efektivitasnya.
Menurut Budi, evaluasi tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas. Pemprov DKI juga akan mempertimbangkan dampak penerapan ganjil genap terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Karena itu, rute yang masih relevan menerapkan pembatasan kendaraan juga akan dikaji. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan transportasi tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kegiatan warga di sepanjang ruas jalan.
Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena berada dalam koridor yang terdampak pembangunan MRT.
Pembangunan MRT Pengaruhi Kondisi Jalan
Pembangunan MRT menjadi salah satu alasan Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap ganjil genap Gajah Mada dan sejumlah ruas lain. Selama proses konstruksi berlangsung, rekayasa lalu lintas diterapkan di kawasan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut dilakukan mengikuti tahapan pekerjaan konstruksi. Pada periode tertentu, arus kendaraan menggunakan sistem contra flow di sebagian Jalan Hayam Wuruk karena area pekerjaan bergeser.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan lalu lintas dengan perkembangan proyek. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, pola perjalanan kendaraan dan kondisi ruas jalan diperkirakan mengalami perubahan.
Oleh sebab itu, keputusan terkait ganjil genap Gajah Mada hingga Kota Tua akan menjadi bagian dari penataan lalu lintas Jakarta yang menyesuaikan perkembangan infrastruktur transportasi publik.
Keputusan Menunggu Hasil Kajian
Pramono memastikan keputusan mengenai penerapan ganjil genap akan segera diambil. Namun, hingga Minggu (4/10/2026), belum ada keputusan final mengenai apakah aturan tersebut akan tetap diberlakukan atau dihentikan di kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua.
Pemprov DKI masih mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari perkembangan pembangunan MRT, kondisi lalu lintas, hingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan evaluasi tersebut, kebijakan ganjil genap Gajah Mada diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi Jakarta setelah pembangunan infrastruktur berlangsung. Pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan pembatasan kendaraan tetap efektif tanpa menghambat aktivitas warga dan perekonomian di kawasan tersebut.
