Beijing, Teritorial.com – Soal masa jabatan kepresidenan kembali menjadi polemik di Cina, atas serangkaian perubahan konstitusional yang termaktum dalam pertemuan tahunan Kongres Nasional Rakyat Cina, maka dengan menghilangkan masa jabatan untuk presiden sama halnya menjadi Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup negeri berjuluk tirai bambu tersebut.
Sebelumnya Cina memberlakukan masa jabatan presiden selama dua periode sejak tahun 1990-an. Dengan tidak menghadirkan penerus potensial Kongres Partai Komunis bulan Oktober lalu, apa yang dilakukan Xi tersebut sama halnya dengan menaikkan statusnya sama dengan pendiri China, Mao Zedong. Maka dari itulah konsolidasi kekuatan politik menjadi hal penting ntuk mengabadikan nama dan ideologi politiknya dalam konstitusi partai.
Keuputasan akhir Februari lalu telah menetapkan bahwa Xi sendiri dijadwalkan turun dari jabatannya pada tahun 2023. Sebagaimana dikutip dalam kantor berita BBC, perubahan di Kongres Rakyat Nasional diperkirakan akan berlalu tanpa ada kesulitan Kongres tersebut, di atas kertas, adalah badan legislatif yang paling berkuasa di Cina, sehingga penetapan keputusan pun menjadi hal yang mutlak
Meski begitu, keputusan tersebut bukan tanpa kontroversi. Kongres Rakyat Nasional tidak pernah memilih menentang Partai Komunis. Namun beberapa laporan menunjukkan sejumlah delegasi dari 2.980 utusan mungkin akan memilih abstein, sebuah bentuk protes yang sangat jelas.
Badan sensor di Cina telah memblokir diskusi seputar topik tersebut, termasuk gambar Winnie the Pooh. Para pengguna media sosial telah menggunakan karakter kartun itu untuk menggambarkan sosok Xi. Seorang kritikus pemerintah menulis sebuah surat terbuka yang menjelaskan usulan tersebut sebagai “lelucon”, dalam sebuah pertentangan yang jarang terjadi dengan publik.
Mantan redaktur surat kabar Li Datong menulis bahwa penghapusan masa jabatan presiden dan wakil presiden akan menabur benih kekacauan. Pesan itu dikirimkan ke beberapa anggota kongres nasional. “Saya tidak dapat menahannya lagi, saya sedang berdiskusi dengan teman-teman saya dan kami sangat marah, kami harus menyuarakan oposisi kami,” katanya dilansir dari scmp.com.
Untuk mencari justifikasi internasional media pemerintah pun dianggap telah melakukan fitnah dengan memberitkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, juga menyetujui upaya Xi tersebut. Namun hal tersebut terbantahkan setelah ada pernyataan keras dari Trump bahwa pernyataannya telah dipelintir oleh sejumlah media lokal di Cina. (SON)
