JAKARTA, TERITORIAL.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (23/4) malam, bersama Anggota BPK Haerul Saleh.
Maruarar mengatakan koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, terutama dalam penguatan tata kelola program perumahan di tengah peningkatan skala intervensi pemerintah.
“Pada 2026, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami peningkatan signifikan. Karena itu, kami pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu langkah untuk memastikan validitas penerima manfaat program.
Menurut dia, sinergi dengan BPK diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program perumahan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan tinggi Kementerian PKP, antara lain Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Ahli Roberia, serta Staf Khusus Novelin.
