TERITORIAL.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas di wilayahnya. Ia meminta perusahaan swasta maupun badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok difabel agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam dunia kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas berbagai aspirasi yang disuarakan perwakilan penyandang disabilitas dalam Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah peserta mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya membuka ruang bagi pekerja disabilitas. Bahkan, sebagian perusahaan dinilai hanya menerima penyandang disabilitas dengan kategori tertentu.
Menanggapi hal itu, Luthfi mengingatkan bahwa aturan mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja sudah diatur melalui kebijakan afirmatif. Ia menegaskan perusahaan swasta wajib menyediakan kuota minimal 1 persen bagi tenaga kerja disabilitas. Sementara itu, BUMD yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan mempekerjakan sedikitnya 2 persen penyandang disabilitas dari total jumlah karyawan.
Menurutnya, kesempatan untuk bekerja, memperoleh pelatihan, maupun terlibat dalam kegiatan ekonomi harus dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali.
“Tidak ada namanya kelompok disabilitas tersisihkan, baik dari akses kerja, pelatihan, maupun kegiatan ekonomi,” ujar Luthfi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/6/2026).
Pemberdayaan Difabel Harus Berlanjut Hingga Penciptaan Lapangan Kerja
Selain menyoroti sektor ketenagakerjaan, Luthfi juga membahas program Kecamatan Berdaya yang selama ini menjadi salah satu wadah peningkatan kapasitas masyarakat. Ia berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.
Menurutnya, hasil pelatihan harus diikuti dengan langkah nyata berupa penyaluran kerja, bantuan pengembangan usaha, hingga pendampingan berkelanjutan agar peserta benar-benar memperoleh manfaat ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih, menyampaikan sejumlah kebutuhan dan harapan dari komunitas difabel. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya pendekatan khusus dalam pendataan sosial bagi penyandang disabilitas.
Sri menilai indikator kesejahteraan yang diterapkan kepada masyarakat umum tidak selalu relevan bagi difabel. Beberapa fasilitas yang sering dianggap sebagai aset justru merupakan kebutuhan dasar yang menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
“Kalau rumah kami tidak dikeramik, kami tidak akan bisa berjalan. Kami punya sepeda motor roda tiga, itu kaki kami, karena tanpa motor itu kami tidak bisa ke mana-mana,” ungkapnya.
Difabel Boyolali Usulkan Dukungan Modal dan Wisata Inklusif
Dalam forum tersebut, Sri juga menyampaikan bahwa banyak penyandang disabilitas di Boyolali telah menjalankan berbagai usaha produktif, mulai dari jasa menjahit, kuliner, hingga usaha pertukangan. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan permodalan serta membuka akses bagi pelaku UMKM difabel untuk berkembang. Selain itu, ia mengusulkan agar penyandang disabilitas turut dilibatkan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari pelaku ekonomi produktif.
Sri juga mendorong agar destinasi wisata di Jawa Tengah menjadi lebih inklusif melalui penyediaan fasilitas ramah difabel, seperti jalur kursi roda, toilet yang mudah diakses, serta tenaga pelayanan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kami para penyandang disabilitas dan keluarga juga berhak untuk berpariwisata,” tegasnya.
Selain fasilitas wisata, kebutuhan transportasi juga menjadi perhatian. Sri meminta dukungan kendaraan siaga yang dapat membantu mobilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti pelatihan maupun aktivitas ekonomi.
Ia turut mengusulkan agar Sanggar Krisnapatra di Boyolali dikembangkan menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Menurutnya, sanggar tersebut telah melatih sekitar 600 penyandang disabilitas dan berhasil membantu sekitar 180 orang memperoleh pekerjaan tetap sejak 2021. Meski demikian, fasilitas yang ada saat ini dinilai masih memerlukan peningkatan agar memenuhi standar lembaga pelatihan kerja.
“Kami tidak minta dikasihi, kami minta diberi akses dan kesempatan,” tutur Sri.
