TERITORIAL.COM, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (18/8/2026).
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menegaskan bahwa gerakan mahasiswa itu bukan sekadar kegiatan memperingati kemerdekaan, melainkan menjadi ruang untuk mempertanyakan sejauh mana nilai kemerdekaan telah dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Yatalathof, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga berkaitan dengan terpenuhinya hak masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keadilan hukum.
“Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?,” kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (18/8/2026).
BEM UI Soroti Isu Kedaulatan dan Keadilan
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan nasional. Yatalathof menilai kedaulatan negara masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait kebijakan ekonomi dan perjanjian dagang yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi demokrasi dan penegakan hukum yang menurutnya masih menyisakan persoalan. BEM UI menilai masih terdapat pembatasan terhadap suara masyarakat serta ketimpangan dalam penerapan hukum.
“Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan,” tuturnya.
Yatalathof juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum mampu sepenuhnya mewujudkan janji mengenai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, berbagai pernyataan mengenai kedaulatan perlu dibuktikan melalui kebijakan nyata.
Selain itu, ia menilai aparat negara seharusnya lebih berfokus pada perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Delapan Tuntutan Dibawa dalam Aksi
Dalam aksi #MerebutKemerdekaan, BEM UI membawa delapan tuntutan utama. Beberapa di antaranya meminta pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mewujudkan reforma agraria, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta melakukan evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah.
BEM UI juga menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, pengembalian otonomi daerah, percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Flores, serta penghentian tindakan represif dan intervensi aparat dalam ruang sipil.
Yatalathof menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jakarta yang terdampak aktivitas aksi, terutama terkait potensi gangguan lalu lintas. Namun, ia menyebut kemacetan akibat demonstrasi hanya berlangsung sementara dibanding persoalan struktural yang dinilai masih terjadi dalam kehidupan masyarakat.
“Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” jelasnya.
Ia menegaskan aksi tersebut menjadi awal dari gerakan mahasiswa untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat menyuarakan aspirasi terkait kondisi bangsa.
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ungkap dia.
